Pemprov Bali Cabut Status Tanggap Darurat Banjir, Tahap Pemulihan Dimulai

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali resmi mencabut status tanggap darurat bencana banjir pada Rabu (17/9/2025).

Keputusan ini diambil setelah melalui evaluasi kondisi lapangan dan koordinasi bersama instansi terkait.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali, I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya, menyampaikan bahwa pencabutan status ini menandai berakhirnya masa darurat dan dimulainya masa transisi menuju pemulihan.

“Gubernur Bali memutuskan bahwa status tanggap darurat dinyatakan berakhir,” ujar Agung Teja dalam keterangan persnya, Kamis (19/9/2025).

Baca juga:
🔗 Banjir Bali: Pemerintah Tetapkan Status Tanggap Darurat, BMKG Prediksi Musim Hujan Datang Lebih Awal

Dampak Banjir Besar

Bali sebelumnya dilanda banjir besar pada Rabu (10/9/2025). Hujan dengan intensitas tinggi yang turun hampir sepanjang hari mengakibatkan luapan air di beberapa titik, terutama di wilayah perkotaan.

Akibatnya, sebagian besar akses jalan terputus, rumah-rumah warga terendam, dan sejumlah fasilitas umum mengalami kerusakan cukup parah.

Dua pasar terbesar di Denpasar, yaitu Pasar Badung dan Pasar Kumbasari, termasuk yang terdampak paling serius.

Aktivitas perdagangan sempat lumpuh, dan banyak pedagang kehilangan barang dagangannya karena terendam air.

Selain itu, beberapa sekolah, rumah ibadah, serta jaringan listrik dan air bersih juga terkena dampak, sehingga menambah kesulitan warga dalam beberapa hari pertama pasca banjir.

Baca juga:
🔗 Pasar Badung Mulai Pulih, Warga dan Pedagang Gotong Royong Bersihkan Sisa Banjir

Perhatian Pemerintah Pusat

Bencana ini tidak hanya menjadi sorotan pemerintah daerah, tetapi juga pemerintah pusat. Presiden Republik Indonesia bahkan turun langsung meninjau lokasi terdampak, termasuk Pasar Badung dan kawasan permukiman yang terendam.

Kunjungan tersebut sekaligus menjadi bentuk dukungan moral bagi masyarakat, serta memastikan agar langkah penanganan berjalan cepat dan tepat sasaran.

Selain itu, sejumlah kementerian terkait ikut terlibat dalam koordinasi, seperti Kementerian PUPR yang menurunkan tim teknis untuk menilai kerusakan infrastruktur, serta Kementerian Sosial yang menyalurkan bantuan logistik dan kebutuhan mendesak bagi warga terdampak

Baca juga:
🔗 Presiden Prabowo Tinjau Pasar Kumbasari yang Terdampak Banjir, Disambut Antusias Warga Bali

Tahap Pemulihan dan Proyek Perbaikan

Dengan dicabutnya status tanggap darurat, Bali kini memasuki tahap pemulihan. Pemerintah daerah bersama instansi terkait mulai menjalankan proyek-proyek strategis untuk mengurangi risiko bencana di masa mendatang.

Beberapa langkah yang sudah disiapkan antara lain:

• Pelebaran sungai dan drainase di sejumlah titik rawan banjir.
  
  
• Perbaikan saluran air perkotaan agar aliran hujan lebih cepat mengalir ke laut.
  
  
• Pembersihan dan normalisasi sungai yang sebelumnya mengalami penyempitan akibat sampah dan sedimentasi.
  
  
• Rehabilitasi fasilitas umum yang terdampak khususnya pasar badung dan kumbasari.

Harapan ke Depan

Meski status tanggap darurat telah dicabut, pemerintah tetap mengimbau masyarakat untuk waspada menghadapi potensi cuaca ekstrem.

Perubahan iklim yang tidak menentu membuat risiko banjir dan bencana hidrometeorologi lainnya semakin tinggi.

“Pemulihan memang sedang berjalan, namun kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, serta ikut menjaga kebersihan saluran air juga sangat penting,” kata Agung Teja.

Dengan berakhirnya masa darurat dan dimulainya pemulihan, diharapkan Bali bisa segera bangkit, memulihkan aktivitas sosial-ekonomi, serta memperkuat ketahanan menghadapi bencana di masa mendatang.

Baca juga:
🔗 Yang Tersisa dari Bencana Bukan Hanya Lumpur, Tapi Juga Tekad untuk Bangkit