Ternate, – Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol Drs. Waris Agono, bersama Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku Utara, Ahmad Heri Pribadi, menggelar pertemuan silaturahmi di Kantor Kejati Maluku Utara pada Rabu, 23 April 2025. 

Kunjungan ini merupakan langkah nyata untuk memperkuat koordinasi antar lembaga guna menciptakan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berintegritas di wilayah Maluku Utara.

Suasana Hangat dan Kekeluargaan

Pertemuan yang dihadiri oleh Wakapolda Brigjen Pol Stephen M. Napiun serta sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polda Maluku Utara ini berlangsung dalam suasana hangat dan kekeluargaan. 

Kapolda Waris Agono menegaskan bahwa agenda ini bukan sekadar seremoni, tetapi sebuah upaya untuk membangun sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Kerja sama solid antara Kepolisian dan Kejaksaan adalah fondasi utama penegakan hukum yang adil. Melalui silaturahmi ini, kami ingin memperkuat kebersamaan dan keterbukaan dalam menghadapi tantangan hukum di Maluku Utara,” ujar Irjen Waris dalam sambutannya.

Komitmen Kejati dalam Sinergi Penegakan Hukum

Kajati Ahmad Heri Pribadi menyambut positif inisiatif ini dan menegaskan kesiapan Kejati untuk terus bersinergi dengan Polda Maluku Utara. 

“Komunikasi erat antarlembaga sangat vital dalam setiap tahapan proses hukum. Kami berkomitmen mendukung langkah-langkah strategis ini,” tegasnya.

Fokus pada Transparansi dan Kecepatan Penyelesaian Kasus

Pertemuan ini menyoroti pentingnya mengatasi hambatan struktural, seperti tumpang tindih kewenangan dan kesenjangan komunikasi, yang kerap menghambat penyelesaian kasus. 

Kedua lembaga sepakat untuk mengoptimalkan penggunaan platform digital terpadu guna memantau progres penanganan perkara, serta meningkatkan transparansi melalui laporan berkala kepada publik.

Kapolda Waris juga menekankan perlunya alokasi sumber daya yang memadai, baik logistik maupun SDM, untuk mendukung efektivitas kerja sama ini. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi tunggakan kasus dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.

Dampak Bagi Masyarakat dan Pembangunan Daerah

Sinergi ini diharapkan memberikan dampak positif pada pencegahan kriminalitas, percepatan penyelesaian kasus korupsi, serta peningkatan iklim investasi di Maluku Utara. 

Selain itu, inisiatif ini sejalan dengan agenda nasional dalam reformasi hukum dan pemberantasan korupsi yang digaungkan oleh pemerintah pusat.

Masyarakat Maluku Utara menyambut optimis langkah kolaboratif ini. 

“Kami berharap kerja sama ini tidak hanya di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan oleh warga kecil,” ujar Jefri Tanasal, tokoh pemuda setempat.

Langkah Ke Depan

Ke depan, kedua lembaga berencana membentuk satuan tugas bersama untuk menindaklanjuti kesepakatan ini. Langkah konkret dan pengawasan publik akan menjadi kunci keberhasilan upaya penegakan hukum yang lebih adil dan efektif di Maluku Utara.